Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah

SITUASI AKSES PANGAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
      5.1 Akses Fisik
      5.1.1 Rasio Konsumsi    Normatif per Kapita terhadap                                  Ketersediaan Bersih Serealia dan Umbi-umbian
      5.1.2 Persentase Jalan Rusak
      5.1.3 Ketersediaan dan Jarak Pasar
      5.2 Akses Ekonomi
      5.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis                                kemiskinan
      5.3 Akses Sosial
      5.4 Komposit Akses Pangan

  1. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
  2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
  4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Stastitik
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

MASTERPLAN KETAHANAN PANGAN

I. Kondisi dan Potensi Pangan
     a. Kondisi biofisik wilayah (topografi, iklim, kemiringan, luas                  lahan aktual padi dan non padi, luas wilayah)
      b. Potensi produksi pangan
      c. Sosial ekonomi penduduk (jumlah dan laju pertumbuhan                  penduduk, IPM, tingkat kemiskinan, pengeluaran pangan                  dan non pangan, tingkat pendidikan)
       d. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam                             Pembangunan Ketahanan Pangan

II. Situasi Kemandirian Pangan
    a. Penggunaan Lahan Aktual untuk Tanaman Padi dan Non Padi
    b. Potensi Pengembangan Lahan Tanaman Padi dan Non Padi
    c. Situasi Kemandirian Pangan Provinsi Jawa Barat :
    1. Rasio Ketersediaan Energi Aktual terhadap Ideal
    2. Rasio Ketersediaan Aktual terhadap Konsumsi Normatif
    3. Rasio Ketersediaan Aktual terhadap Konsumsi Aktual

III. Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kemandirian Pangan

IV. Strategi Pengembangan Kemandirian Pangan
     a. Strategi Pengembangan Kemandirian Pangan Berbasis                      Sumberdaya Lahan
     b. Pengembangan Kemandirian Pangan

  1. Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 45 Tahun 2013 tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

download di sini

 

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

VI. SITUASI PANGAN DAN GIZI 

      6.1 Aspek Ketersediaan Pangan
      6.2 Aspek Akses Pangan
      6.3 Aspek Pemanfaatan Pangan
      6.4 Komposit Bulanan

VII. PENYAJIAN SITUASI PANGAN DAN GIZI BULANAN DALAM BENTUK SPASIAL
       7.1 Aspek Ketersediaan Pangan
       7.2 Aspek Akses Pangan
       7.3 Aspek Pemanfaatan Pangan
       7.4. Komposit Bulanan

  1. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan dan Gizi.
  4. Untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

SITUASI DISTRIBUSI PANGAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

      5.1 Database Distributor Pangan
      5.2 Analisis Rantai Pasok Pangan dan Pemasaran Pangan
      5.2.1 Pasokan dan Penjualan Beras
      5.2.2 Pasokan dan Penjualan Telur
      5.2.3 Pasokan dan Penjualan Cabe
      5.2.4 Pasokan dan Penjualan Bawang Merah
      5.2.5 Pasokan dan Penjualan Bawang Putih
      5.2.6 Pasokan dan Penjualan Kentang
      5.2.7 Pasokan dan Penjualan Jagung
      5.2.8 Pasokan dan Penjualan Tomat
      5.2.9 Pasokan dan Penjualan Wortel
      5.2.10 Pasokan dan Penjualan Daging Ayam
      5.2.11 Pasokan dan Penjualan Daging Sapi
      5.3. Analisis Stabilitas  Pasokan Pangan

  1. UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
  4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

 

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

Situasi Konsumsi Pangan

V. SITUASI KONSUMSI PANGAN
    5.1. Situasi Konsumsi Pangan Tahun 2017
    5.2. Konsumsi Pangan Strategis Tahun 2017
    5.3. Pola Konsumsi Penduduk Tahun 2017
    5.3.1. Pola Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat
    5.3.2. Pola Konsumsi Pangan Sumber Protein
    5.3.3. Pola Konsumsi Pangan Sumber Vitamin dan Mineral
    5.3.4. Pola Konsumsi Kelompok Pangan Minyak dan Lemak
    5.3.5. Pola Konsumsi Sumber Gula
    5.4. Perkembangan Kuantitas Konsumsi Tahun 2011 – 2017
    5.5. Perkembangan Kualitas Konsumsi Tahun 2011-2017

VI. EVALUASI KONSUMSI PANGAN 

VII. PERENCANAAN KONSUMSI PANGA

  1. Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik link di bawah ini:

download di sini

SITUASI KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN (FSVA)

V. SITUASI KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017

     5.1. Aspek Ketersediaan Pangan

     5.1.1. Indikator Rasio Warung Terhadap Jumlah Keluarga

     5.1.2. Indikator Rasio Toko Terhadap Jumlah Keluarga

     5.2.Aspek Keterjangkauan Pangan

     5.2.1.Indikator Rasio Keluarga dengan Tingkat Kesejahteraan                   Terenda

     5.2.2. Indikator Rasio Keluarga Tanpa Akses Listrik

     5.2.3. Indikator Akses Penghubung yang Memadai

     5.3. Aspek Pemanfaatan Pangan

     5.3.1.  Indikator Rasio Anak Tidak Bersekolah terhadap Anak                       Umur 7-15 tahun

      5.3.2   Indikator Rasio Keluarga Tanpa Akses Air Bersih

      5.3.3  Indikator Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk

       5.3.4   Indikator Rasio Keluarga Tanpa Fasilitas Buang Air                             Besar

        5.4. Analisis Komposit FSVA

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  2. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  4. PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  5. Peraturan Presiden No 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

  1. Kerangka pelaksanaan Rencana Aksi
    1. Determinan Pangan dan Gizi
    2. Intervensi Gizi Terintegrasi
    3. Kerangka Kelembagaan
    4. Peran Sektor non Pemerintah
    5. Instansi Pelaksana
    6. Pembiayaan
    7. Strategi Pengembangan Kapasitas
    8. Strategi Advokasi dan Komunikasi
  2. Pemantauan dan Evaluasi
    1. Indikator yang Dipantau
    2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan
    3. Indikator yang dievaluasi
    4. Waktu dan Pelaksanaan Evaluasi
    5. Pelaporan Hasil Evaluasi
  1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

Situasi Ketersediaan Pangan (NBM - PPH)

  1. Situasi Kemadirian Pangan
  2. Situasi Ketersediaan Pangan
  3. Ketersediaan Pangan Barang Kebutuhan Pokok
  1. Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

Penyusunan Laporan Berkala Ketahanan Pangan

IV.SITUASI KETERSEDIAAN PANGAN
4.1. Situasi Ketersediaan Pangan Tahun 2012 – 2016
4.2. Ketersediaan pangan strategis di
4.3 Sasaran Skor PPH Ketersediaan Pangan
4.4. Kontribusi jenis pangan terhadap penyediaan energi di setiap kelompok pangan
V. SITUASI HARGA PANGAN TAHUN 2016
5.1 Situasi Ketersediaan Informasi dan Stabilitas Harga Pangan
5.2. Situasi Stabilitas Harga Pangan
VI. SITUASI KONSUMSI PANGAN
6.1. Kuantitas Konsumsi Pangan
6.2. Kualitas Konsumsi Pangan
6.3. Pola Konsumsi Pangan
6.4. Sasaran Kebutuhan Konsumsi dan Penyediaan Pangan

  1. Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik link di bawah ini:

download di sini

Sinergitas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi

IV. SITUASI KETERSEDIAAN PANGAN

     4.1. Produksi dan Kemandirian Pangan

     4.2. Situasi Ketersediaan Pangan

V. SITUASI DISTRIBUSI PANGAN

     5.1 Perkembangan Harga Pangan Strategis tahun 2016-2018

     5.2 Analisis Stabilitas Harga Pangan Strategis

VI. SITUASI KONSUMSI PANGAN

      6.1 Situasi Konsumsi Pangan

      6.2 Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2011-2017

VII. SINERGITAS PERENCANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 

        7.1. Evaluasi Pencapaian Target Pembangunan Ketahanan                      Pangan 2014-2018

        7.2. Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 2018-                     2023 

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  6. untuk lanjutan dasar hukum selanjutnya, susun dokumen secara lengkap dan rinci. hubungi narahubung dengan mengklik tombol di bawah ini

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini: