Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

  1. Kerangka pelaksanaan Rencana Aksi
    1. Determinan Pangan dan Gizi
    2. Intervensi Gizi Terintegrasi
    3. Kerangka Kelembagaan
    4. Peran Sektor non Pemerintah
    5. Instansi Pelaksana
    6. Pembiayaan
    7. Strategi Pengembangan Kapasitas
    8. Strategi Advokasi dan Komunikasi
  2. Pemantauan dan Evaluasi
    1. Indikator yang Dipantau
    2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan
    3. Indikator yang dievaluasi
    4. Waktu dan Pelaksanaan Evaluasi
    5. Pelaporan Hasil Evaluasi
  1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
  9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
  10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
  11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

Situasi Ketersediaan Pangan (NBM - PPH)

  1. Situasi Kemadirian Pangan
  2. Situasi Ketersediaan Pangan
  3. Ketersediaan Pangan Barang Kebutuhan Pokok
  1. Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 12:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis dan sentra produksi pangan lokalnya.

Perwujudan ketersediaan pangan melalui produksi pangan pokok dilakukan dengan:

  1. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
  2. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan.
  3. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan.
  4. Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan
  5. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
  6. Membangun kawasan sentra produksi pangan.

Pasal 18

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkewajiban :

  1. Mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air.
  2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan.
  3. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing.
  4. Melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 22

Ancaman produksi pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan yang disebabkan oleh :

  1. Perubahan iklim.
  2. Serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan.
  3. Bencana alam.
  4. Bencana sosial.
  5. Pencemaran lingkungan.
  6. Degradasi sumber daya lahan dan air.
  7. Kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan.
  8. Alih fungsi penggunaan lahan.
  9. Disinsentif ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi.

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421)
    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437): “Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di kabupaten/kota mencakup 4 urusandan 9 sub urusan yaitu (1) Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemadirian (urusan kabupaten/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota); (2) Penyelenggaraan ketahanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); (3) Penanganan kerawanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, b) penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota); (4) Keamanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar)”.
  6. Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 8 Ayat 3 (e) yang menyatakan bahwa desa memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
  7. PP No.17 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi: “Bupati/walikota menetapkan jumlah dan jenis pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan produksi pangan pokok tertentu di wilayah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kejadian kerawanan pangan “.
  8. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
  9. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  10. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  11. Peraturan Presiden No 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

Dewan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:

  1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
  2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten/kota.

Tugas Dewan kabupaten/kota meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

  1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016-2019 : “Arah pembangunan pangan dan gizi adalah meningkatkan ketahanan pangan dan status kesehatan dan gizi masyarakat”.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini:

Penyusunan Laporan Berkala Ketahanan Pangan

IV.SITUASI KETERSEDIAAN PANGAN
4.1. Situasi Ketersediaan Pangan Tahun 2012 – 2016
4.2. Ketersediaan pangan strategis di
4.3 Sasaran Skor PPH Ketersediaan Pangan
4.4. Kontribusi jenis pangan terhadap penyediaan energi di setiap kelompok pangan
V. SITUASI HARGA PANGAN TAHUN 2016
5.1 Situasi Ketersediaan Informasi dan Stabilitas Harga Pangan
5.2. Situasi Stabilitas Harga Pangan
VI. SITUASI KONSUMSI PANGAN
6.1. Kuantitas Konsumsi Pangan
6.2. Kualitas Konsumsi Pangan
6.3. Pola Konsumsi Pangan
6.4. Sasaran Kebutuhan Konsumsi dan Penyediaan Pangan

  1. Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
  8. PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
  9. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  10. Peraturan Presiden No 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
  11. Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik link di bawah ini:

download di sini

Sinergitas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi

IV. SITUASI KETERSEDIAAN PANGAN
4.1. Produksi dan Kemandirian Pangan
4.2. Situasi Ketersediaan Pangan
V. SITUASI DISTRIBUSI PANGAN
5.1 Perkembangan Harga Pangan Strategis tahun 2016-2018
5.2 Analisis Stabilitas Harga Pangan Strategis
VI. SITUASI KONSUMSI PANGAN
6.1 Situasi Konsumsi Pangan
6.2 Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2011-2017
VII. SINERGITAS PERENCANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
7.1. Evaluasi Pencapaian Target Pembangunan Ketahanan Pangan 2014-2018
7.2. Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 2018-2023

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8);
  11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8);
  12. Dokumen   Pelaksanaan  Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  Nomor :  914/026/DPA/BKAD/2018 Tanggal 02 Januari 2018.

berikut adalah contoh cuplikan dokumen kajian yang bisa Anda download dengan mengklik gambar di bawah ini: