ANALISIS POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

https://www.youtube.com/watch?v=EiyoBrg0Fc8

 

Jika ingin melakukan pembangunan ketahanan pangan maka posisi ketahanan pangan perlu disepakati terlebih dahulu. Berdasarkan peraturan pemerintah, yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pangan berada pada posisi urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karena itu, indikator kinerja urusan pangan di daerah tidak lagi berbasis standar pelayanan minimum (SPM) tetapi disesuaikan dengan pencapaian dan cita-cita dari masing-masing wilayah yang dikenal sebagai Indikator Kinerja Daerah atau IKU. Besaran IKU tergantung pada situasi dan komitmen dari pemerintah daerah masing-masing.

Setiap hari, setiap orang dari seluruh kalangan melakukan aktivitas “makan”, namun belum tentu aktivitas tersebut memenuhi definisi “makan” dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang, yang disebut makan adalah apabila makanan yang dikonsumsi beraneka ragam, mengandung zat gizi makro maupun mikro serta harus seimbang. Selain itu, makanan tersebut juga harus aman. Dengan demikian, tujuan pembangunan pangan adalah terbentuknya manusia yang makannya baik, jumlahnya cukup, bergizi seimbang dan aman.

Tugas dan tanggung jawab penyediaan pangan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dalam UU no 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selanjutnya, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka tiga pilar ketahanan pangan yakni ketersediaan, keterjangkauan baik secara fisik maupun ekonomi dan konsumsi pangan harus diselenggarakan dengan baik. Hal tersebutlah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Output dari penyelenggaraan ketahanan pangan adalah tercapainya status gizi masyarakat yang optimal yang nantinya tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan antara lain yaitu sumberdaya alam (terkait tipe wilayah: kabupaten atau perkotaan), jumlah penduduk, perundang-undangan, kelembagaan pangan dan target pembangunan ketahanan pangan daerah yang telah disepakati dalam RPJMD dan Renstra.

Pilar ketahanan pangan yang pertama yakni ketersediaan pangan atau suplai pangan diukur dengan Neraca Bahan Makanan (NBM). Data yang diperlukan dalam menganalisis NBM adalah jumlah penduduk (data dari BPS); produksi tanaman pangan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan (data dari dinas lingkup pertanian); perubahan stok cadangan beras (data dari bulog), serta impor dan ekspor (data dari dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas lingkup pertanian). Pada umumnya, data impor dan ekspor biasanya tidak tersedia sehingga CV MWA mengembangkan sebuah pendekatan perhitungan menggunakan  selisih produksi dan konsumsi sebagai alat estimasi impor dan ekspor.

Analisis kedua adalah analisis konsumsi pangan yang menunjukkan bahwa konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh preferensi pangan (kesukaan). Preferensi pangan ditentukan oleh karakteristik individu, karakteristik pangan dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu meliputi umur, pendidikan/pengetahuan gizi, jenis kelamin, pendapatan, pengetahuan gizi, keterampilan memasak, kesehatan dan gaya hidup. Faktor kedua yakni karakteristik pangan meliputi rasa, rupa, tekstur, harga, tipe makanan, bentuk, bumbu, dan kombinasi pangan. Faktor ketiga yakni karakteristik lingkungan meliputi ketersediaan pangan, musim, pekerjaan, mobilitas, jumlah keluarga, sratifikasi sosial, interaksi sosial, serta isu kesehatan, keamanan dan kehalalan pangan.

Tujuan analisis pola konsumsi dan suplai pangan di Kabupaten Probolinggo adalah :

  1. Mengidentifikasi situasi konsumsi pangan baik secara kuantitas maupun kualitas di Kabupaten Probolinggo. Indikator kuantitas pangan adalah menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sedangkan indicator kualitas pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
  2. Mengidentifikasi pola konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Probolinggo
  3. Mengidentifikasi potensi dan situasi ketersediaan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas di Kabupaten Probolinggo
  4. Mengidentifikasi sebaran potensi pangan menurut kecamatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk di Kabupaten Probolinggo
  5. Melakukan perencanaan konsumsi pangan penduduk dan kebutuhan/suplai/penyediaan pangan tahun 2019-2023 di Kabupaten Probolinggo
  6. Merumuskan kebijakan perbaikan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2023

Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat membantu Kabupaten Probolinggo meningkatkan skor PPH dan mencapai ketahanan pangan dengan memaksimalkan potensi pangan wilayah dan dikung dengan kebijakan terkait pangan yang tepat sasaran.

 

Copyright © 2019 Pangan Lokal Indonesia